Temon, Kulonprogo — Sesi tanya jawab dalam Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor Puskesmas Dadirejo Bagelen yang diselenggarakan pada Kamis (01/10/2026) di Sego Pulen Temon, Kulonprogo turut menjadi ruang penyampaian aspirasi dan masukan dari peserta terkait keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Salah satu usulan yang disampaikan peserta ditujukan kepada Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo yang hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta mengusulkan agar honorarium kader Posyandu atau kader kesehatan desa dapat dibiayai atau dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, peserta menjelaskan bahwa selama ini Dana Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan di tingkat desa. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah mendukung kegiatan Posyandu di Desa yang memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung. 

Namun, dengan adanya penurunan Dana Desa reguler, desa dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan menentukan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Peserta berharap apabila pembiayaan honorarium kader kesehatan dapat memperoleh dukungan dari APBD Kabupaten, maka anggaran Dana Desa yang selama ini dialokasikan untuk kebutuhan tersebut dapat memiliki ruang untuk diarahkan pada kegiatan desa lainnya yang juga menjadi prioritas masyarakat.

Usulan yang disampaikan, ditanggapi langsung oleh Erwin Sulistiani, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo yang hadir pada acara tersebut.

“Aspirasi panjenengan menjadi bahan perhatian kami dan akan kami sampaikan di rapat komisi atau rapat banggar untuk pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.

Peserta berharap Pemerintah Kabupaten Purworejo dan DPRD Kabupaten Purworejo dapat mempertimbangkan mekanisme dukungan pembiayaan bagi kader Posyandu atau kader kesehatan desa melalui kebijakan daerah, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan di tingkat desa dapat tetap berjalan secara optimal.

Forum Lokakarya Mini Lintas Sektor Puskesmas Dadirejo tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Puskesmas, kader, dan masyarakat dalam mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Aspirasi mengenai pembiayaan kader kesehatan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam forum, sekaligus menggambarkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak hanya membutuhkan pelayanan medis, tetapi juga dukungan kebijakan, pembiayaan, serta keberlanjutan peran para kader yang berada paling dekat dengan masyarakat. (ar)